Akhirnya, kasus antara kawan-kawan Buruh dan Management PT. TCPI telah menemukan kata sepakat, setelah berbulan-bulan berjuang dan mendapat bantuan serta perhatian banyak pihak.
Kejadian di PT. Toshiba Consumer Products Indonesia (TCPI) bisa saja terjadi pada kita.
Hanya dengan persatuan dan solidaritas antar pekerja kita bisa menghadapinya bersama.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.
Dan secara terus menerus melakukan konsolidasi yang baik demi mengantisipasi apapun kemungkinan terburuk di masa depan.
Terimakasih pada Bung Wahyu (WakaBid IV InfokomSosek FSPMI PUK PT. PSECB) untuk traslatenya ke Bahasa Indonesia. Dibawah tetap kami insertkan berita aslinya.(Yant)
PENYELESAIAN KASUS TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS INDONESIA (TCPI)
Setelah berjuang selama 4 bulan secara terus menerus dengan kembali ke meja perundingan, akhirnya tercapai penyelesaian dengan diterimanya kembali 697 pekerja, kecuali 15 pimpinan local union.
INDONESIA: Persilisihan industri dengan PT. Toshiba Consumer Products Indonesia (TCPI) akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus setelah beberapa lama berjuang dan bernegosiasi
Manajemen TCPI memecat dan merumahkan 697 pekerja, termasuk 15 pimpinan serikat pekerja. FSPMI sebagai anggota dari afiliasi IMF pada tanggal 16 April memberikan dukungan dalam penyelesaian perselisihan selama proses negosiasi pekerja berlangsung. Pada Kongres IMF di bulan Mei dikeluarkan RESOLUSI untuk mendukung penuh perjuangan FSPMI dan pekerja TCPI dan mengutuk tindakan pengusaha (PT. TCPI) yang mengacuhkan hak-hak pekerja.
Setelah IMF dan afiliasinya berusaha untuk melawan induk manajemen TCPI gagal, sebuah terobosan berhasil dilakukan ketika delegasi IMF-JC, Denki-Rengo dan Serikat Pekerja Toshiba Jepang datang di Jakarta pada 23 Juli dan membujuk manajemen untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja atas dasar saling percaya.
Melalui inisiatif ini manejemen akhirnya setuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan FSPMI melalui negosiasi, yang berawal pada 23 Juli. Memorandum Persetujuan ditanda tangani pada 22 Agustus dengan beberapa poin sebagai berikut:
· Seluruh 697 pekerja, kecuali pimpinan serikat pekerja segera dipekerjakan kembali
· Seluruh pimpinan serikat pekerja diminta resign dengan kompensasi yang setimpal
· Komite serikat pekerja yang baru akan dipilih dan dipercaya untuk mengumpulkan kembali collective bargaining untuk membuat perjanjian kerja yang baru
Persetujuannya berisi bahwa Aghni Dhamayanti, Ketua Serikat Pekerja/anggota Komite Eksekutif IMF, dan Vonny Diananto, Senior Vice Presiden FSPMI akan kehilangan pekerjaan/jabatannya bersama 13 pimpinan serikat pekerja yang lain. Keduanya, Vonny dan Aghni akan bekerja sebagai FSPMI officer termasuk bekerja dengan serikat pekerja yang baru dibentuk di perusahaan TCPI untuk mendorong kepemimpinan yang baru akan dibentuk.
Vonny berkata bahwa setelah bekerja lebih dari 12 tahun, dia mendorong suatu keadaan yang mengorbankan pekerjaannya demi pekerja yang lain. “15 pimpinan resign dari perusahaan dan mereka akan dibayar dengan kompensasi yang setimpal. Yang lebih penting bahwa status serikat pekerja di perusahaan ini telah pulih kembali. Jika kita memperpanjang perjuangan ini, perusahaan akan segera mengganti pekerja yang dipecat dengan pekerja kontrak sebab Pengadilan Perburuhan mendukung PT. TCPI,” jelasnya.
FSPMI melakukan mogok kerja setelah manajemen TCPI menolak untuk mendaftarkan perjanjian kerja bersama yang saling menguntungkan. Pekerja melakukan aksi damai dan legal pada bulan April dan PT. TCPI tiba-tiba melakukan pemberhentian kerja sepihak para pekerja, sebagian dari mereka adalah pekerja wanita yang sudah bekerja sejak perusahaan berdiri 12 tahun yang lalu.
PT. TCPI merespon mogok kerja tersebut dengan menghentikan jaminan kesehatan dan pembayaran gaji karyawan, yang menyebabkan penderitaan pekerja. Bahkan salah satu pekerja meninggal dunia karena ketidakmampuannya mendapatkan pelayanan medis yang memadai selama aksi mogok berlangsung. Departemen Tenaga Kerja meminta PT. TCPI segera mempekerjakan kembali karyawan dengan gaji penuh, tapi PT. TCPI tidak mengindahkannya.
Said Iqbal, Presiden FSPMI, menyatakan bahwa serikat pekerja telah melalui proses yang keras dan sulit dalam berunding, hasil yang saat ini diraih adalah yang terbaik yang didapat. “Keadilan diinjak-injak ketika Peradilan Perburuhan memutuskan untuk memihak pengusaha meskipun pada kenyataannya serikat pekerja melakukan aksi mogok secara legal,” jelasnya.
“TCPI tidak menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, sudah menderita rugi, dihina lagi, Peradilan Perburuhan korup,” tegasnya. Dia juga berterima kasih kepada IMF atas bentuk solidaritas dalam mendorong keadaan buruk pekerja dan membantu FSPMI dalam menghadapi tantangan. Dia menambahkan bahwa tanpa bantuan IMF pekerja tidak mungkin bisa bekerja kembali.
Pada bulan Juli IMF mengumpulkan dana bagi pekerja dimana IMF secara bermurah hati memberikan kontribusinya. Dengan kontribusi ini FSPMI mampu memberikan tiga kali makan sehari bagi pekerja dan keluarganya dan membayar biaya perobatan bagi mereka. (27 Agustus 2009 – Anita Gardner)
Dispute at Toshiba Indonesia resolved
After four months of intense struggle, followed by a return to the bargaining table, settlement is reached at Toshiba CPI with the reinstatement of 697 workers, but not the 15 local union leaders.
INDONESIA: The industrial dispute with PT Toshiba Consumer Products Indonesia was finally resolved on August 22 after months of struggle and weeks of intense negotiations.
Toshiba CPI management locked out and dismissed 697 workers, including 15 local union leaders, after the workers, members of IMF Indonesian affiliate the Federasi Serikat Metal Indonesia (FSPMI), went on strike on April 16 in support of a dispute during collective bargaining. At its Congress in May the IMF passed a resolution in full support of FSPMI and Toshiba workers, condemning the company for its total disregard of workers' rights.
After initial attempts by the IMF and its affiliates to engage the management of the parent company failed, a breakthrough was eventually achieved when a delegation from IMF-JC, Denki-Rengo and Toshiba Japan union arrived in Jakarta on July 23 and persuaded the management to reconvene negotiations in good faith with the union.
Through this initiative the management finally agreed to resolve the dispute with FSPMI through negotiations, which began on the July 23. A memorandum of agreement was signed on August 22 and includes the following points:
* All the 697 workers except the local union leaders would be unconditionally reinstated immediately
* All the local union leaders would resign from employment and be adequately compensated
* A new local union committee would be elected and be entrusted with the task of recon veni ng collective bargaining for a new collective agreement
The agreement means that Aghni Dhamanyanti, Chairman of the local union and member of the IMF Executive Committee, and Vonny Diananto, Senior Vice President of FSPMI, would lose their employment, along with 13 other union leaders at the plant. Both Vonny and Aghni will continue as officers of FSPMI, including working with the union at the plant to assist the new leadership.
Vonny said that after working for Toshiba for more than twelve years he was compelled by circumstances to sacrifice his job for the sake of other workers who were dismissed. "The fifteen leaders have resigned from the company and they will be paid adequate compensation. Most important is that the union status in this company is restored. If we had prolonged this struggle the company could have replaced the dismissed workers with contract workers because the Labour Court granted such decision in favour of the company," he explained.
The FSPMI took the strike action after the management of Toshiba CPI refused to register the mutually agreed provisions of the collective agreement. The workers launched a peaceful, legal strike on April this year and the company immediately locked out and dismissed the workers, the majority of them women workers whom have worked since the company since it was established twelve years ago.
In response to the strike the company cancelled the health insurance scheme and stopped wage payments to the workers, which led to severe hardship and suffering among the workers. One of the members died due to inability to seek medical treatment during the strike. The Manpower Ministry ordered the company to immediately reinstate the workers with full wages but the company refused to heed this advice.
The company, in an apparent attempt to seek revenge and punish the union leadership and workers, also filed several criminal charges against union leaders and a law suit for USD 1.6 million damages against the FSPMI for loss of production and business. These charges, and charges brought by the union against the company, have been dropped.
Said Iqbal, FSPMI President, said that though the union fought very hard under extremely difficult conditions the deal reached is the best they could negotiate. "Justice was trampled when the Labour Court decided in favour of the company despite the fact the union launched a legal strike," he said.
"This TNC does not respect local laws and rules and, to add insult to injury, the Labour Court is corrupt. What choice do we have given this scenario but to accept a compromised settlement?" lamented Iqbal. He thanked the IMF for all the solidarity assistance to highlight the plight of the workers and assist the FSPMI in facing this challenge. He added that without the support of the IMF the workers could not have been reinstated.
In July the IMF set up a strike fund for the workers, to which IMF affiliates generously contributed. With these contributions the FSPMI was able to offer three hot meals per day for the striking workers and their families and pay some of their medical bills.Aug 27, 2009 – Anita Gardner
